Ada Gerakan Ingin Kacaukan Pemilu 2019 | Dibuka Site Berita Online Anak Milenial

Ada Gerakan Ingin Kacaukan Pemilu 2019



Mahfud MD mengatakan saat ini ada sebuah gerakan ingin gagalkan Pemilu 2019.Gerakan itu belum besar. Gerakan ini ingin Pemilu 2019 kacau dan gagal.

"Sekarang ada teori yang berkembang dari mulut ke mulut, belum ramai, mumpung pemilu, ini ada sebuah gerakan, belum besar, tapi inginnya pemilu ini kacau sehingga nanti gagal, lalu pemerintah tidak ini, tidak itu, kosong," katanya.

Mahfud mengatakan hal itu saat Dialog Kebangsaan Seri IV dengan tema 'Mengokohkan Kebangsaan: Menjaga Nalar Sehat dan Berbudi' yang digelar di halaman Stasiun Purwokerto. Kondisi tersebut dianggap sebagai peluang untuk memperbaiki negara dan jika pikiran tersebut benar, akan berbahaya karena namanya teori "aduk-aduk ikan di baki".

Dalam hal ini, ikannya dikeluarkan semua, lalu diganti dengan yang bagus. "Itu tidak boleh. Kita punya proses demokrasi dan itu (teori 'aduk-aduk ikan di baki', red.) berbahaya," katanya.
Bahkan Mahfud MD juga menuding ada produsen hoaks yang ingin membuat Pemilu 2019 seolah-olah tidak kredibel di mata masyarakat. Ada gerakan-garakan yang memang tujuannya mengacau, misalnya produsen-produsen hoaks yang selalu memproduksi berita-berita yang salah, bohong dan meresahkan sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu.

Dia menduga gerakan memproduksi hoaks itu berlangsung secara terorganisasi yang hanya bertujuan mengacau sebab meski telah berulang kali diluruskan namun informasi bohong tetap disebarkan kepada masyarakat. Meskipun sudah dibenarkan itu dikeluarkan terus sehingga rakyat kecil lama-lama mulai percaya.

Kita sudah tahu kok, terutama pada awal tahun baru di mana banyak kejadian yang seolah terjadi atau sengaja diciptakan secara sistematis dan terstruktur. Contohnya informasi oleh produsen hoaks, di antaranya adalah informasi bahwa KPU sudah didikte atau telah menjadi alat dari kelompok politik tertentu.

KPU, menurut Mahfud, sekarang sudah independen dan KPU bukan alat pemerintah tetapi alat kekuatan politik, KPU yang membuat DPR. Misalnya lagi ada hoaks tentang tujuh kontainer surat suara yang dicoblos kan sudah jelas itu tidak mungkin tetapi terus dikembangkan.Contoh lainnya, lanjut Mahfud, ada informasi yang menyebutkan bahwa Cawapres Ma'ruf hanya dimanfaatkan untuk mendulang suara dan sebentar lagi akan digantikan oleh Ahok.Padahal sudah jelas bahwa sesuai Undang-Undang (UU) Pemilu penggantian calon presiden dan wakil presiden tidak diperbolehkan. Calon yang mengundurkan diri akan dihukum lima tahun penjara disertai denda Rp 50 miliar. Partai yang menarik pencalonannya juga hukumannya enam tahun penjara dengan denda Rp 100 miliar.

Muncul pula hoaks bahwa setelah Ma'ruf Amin menjadi wapres akan digantikan oleh Ahok dengan alasan kesehatan. Hal itu tidak terjadi karena di dalam UU Pemilu sudah jelas mengatur bahwa yang boleh menjadi presiden dan wakil presiden adalah orang yang tidak pernah dihukum penjara lima tahun atau lebih.



Semua itu sudah dijelaskan tetapi masih dikembangkan terus. Ini artinya ada produsennya, ada yang memproduk untuk membuat keresahan masyarakat terus menerus sehingga pemilu dirasa tidak kredibel.

Strategi ini adalah semacam rencana cadangan atau backup jika hasil tidak sesuai rencana. Teriakan curang akan digunakan dengan tujuan agar masyarakat didoktrin untuk percaya KPU atau penyelenggaraan pemilu di negara ini tidak bisa dipercaya. Padahal dulu tahun 2014 juga sama polanya, katanya ada bukti pelanggaran atau kecurangan hingga entah berapa truk. Nyatanya hanya sekian bundel saja. Kerjaan siapa? Kita sudah tahu kan?

Kalau dipikir-pikir, tidak ada salahnya imbauan pemimpin media Seword agar menyerang full attack selama bukan hoaks. Kenapa full attack? Karena mereka sudah tak bisa diladeni dengan cerdas, kadan harus agak keras biar panik dan kebakaran jenggot. Salah satunya soal penguasaan lahan. Paniknya berhari-hari, bukan?

Bagaimana menurut Anda?

Terkait dengan hal itu, Mahfud mengajak masyarakat untuk menjaga negara Indonesia dengan sebaik-baiknya karena telah dibangun dengan segala susah payah. Menurut dia, 60 tahun diperintah oleh pemerintah yang tidak adil itu jauh lebih baik daripada negara kacau sehari saja.
"Begitu negara kacau satu malam, besoknya tidak ada lagi negara. Itulah yang banyak dipakai sebagai rujukan untuk menjaga negara," katanya.

Dialog Kebangsaan Seri IV tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Jelajah Kebangsaan yang diselenggarakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) bekerja sama dengan Gerakan Suluh Kebangsaan.

Sumber : seword