Agum Gumelar Mengklaim Keterlibatan Prabowo Dalam Kasus 98 - dibuka.site

Agum Gumelar Mengklaim Keterlibatan Prabowo Dalam Kasus 98

Hallo sahabat Berita Online Anak Milenial dimanapun anda berada,Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul " Agum Gumelar Mengklaim Keterlibatan Prabowo Dalam Kasus 98 ",telah kami persiapkan dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya.mudah-mudahan apa yang kami tulis ini dapat anda pahami.selamat membaca.

aktivis


Mengenai penculikkan aktivis’98 terlalu mengerikankah untuk mengatakannya sebagai kasus jejak berdarah? Kasus yang menjadi rahasia besar pelanggaran HAM di negeri ini diklaim Agum Gumelar dirinya mengetahui nasib mereka yang dihilangkan secara paksa oleh Tim Mawar Kopassus. Cerita yang didapat Agum setelah mengorek informasi dari anggota Tim Mawar. Tim Mawar adalah kelompok tak resmi di Kopassus yang dituduh bertanggungjawab atas penghilangan belasan aktivis 1998.

Sebagai mantan Danjen Kopassus Agum melakukan pendekatan kepada anggota Tim Mawar untuk menggali informasi seputar penculikan. Langkah yang ditempuhnya ketika menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998. Adapun keberadaan DKP, dibentuk untuk mengusut kasus penculikan yang hingga kini masih menuntut pertanggungjawaban. Hasil dari informasi yang dikoreknya, Agum mengklaim tahu bagaimana korban penculikan itu dibunuh dan dibuang.

"Tim Mawar yang melakukan penculikan itu bekas anak buah saya juga, dong. Saya juga melakukan pendekatan dari hati ke hati," kata Agum dalam sebuah diskusi yang rekamannya diunggah oleh Ulin Ni'am Yusron. Ketika dari hati ke hati dan mereka, di sinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya. Saya tahu," ujarnya menambahkan. Dikutip dari: cnnindonesia.com

Sudah berjalan 21 tahun sejak peristiwa penculikan itu terjadi, tetapi keadilan terhadap kasus pelanggaran HAM tersebut seakan berat terungkap.Menurut Agum, dari hasil penyelidikan DKP membuktikan dalam kasus penculikkan tersebut telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Danjen Kopassus saat itu, Prabowo Subianto. Prabowo terbukti melakukan pelanggaran berat, oleh karena iut DKP mengeluarkan rekomendasi pemberhentian Prabowo dari dinas militer.

Surat rekomendasi pemberhentian Prabowo dari kemiliteran inilah yang ditandatangani oleh semua anggota DKP yang berjumlah tujuh orang. Termasuk satu diantaranya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang kini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat.

Lucunya, demi kepentingan politik di pilpres 2019, Demokrat memutuskan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Carut marutnya manuver dalam permainan politik dan demi rakusnya kekuasaan sehingga seorang Prabowo Subianto yang dulu diberhentikan karir kemiliterannya termasuk dengan tandatangan SBY, tetapi kini justru didukung oleh SBY maju sebagai kandidat presiden. Wkwkwk…..

Mengenai tuduhan pelanggaran HAM ini memang tidak mungkin untuk diakui oleh Prabowo, karena memang tidak pernah ada dalam sejarah maling ngaku maling dengan sukarela.
Dahnil Anzhar Simanjuntak juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membantah tidak pernah ada satupun bukti ataupun pengadilan yang membuktikan keterlibatan Prabowo dalam kasus pelanggaran HAM 1998.

"Tidak pernah, tidak pernah ada pengadilan mana pun yang menyatakan [Prabowo langgar HAM], itu kan isu yang memang selalu diangkat setiap lima tahun, tapi tidak pernah ada bukti," ujar Dahnil. Dikutip dari: cnnindonesia.com

Hehehe….mau ketawa rasanya jika Dahnil mengatakan isu setiap lima tahun. Jelas soal dugaan keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan aktivis’98 bukanlah isu kumatan seperti kemesraan Prabowo dan Titiek Soeharto yang kumat setiap lima tahun sekali. Jelas ini beda sekali Bung Dahnil!

Penelusuran penulis menemukan keganjilan sekaligus keteledoran yang parah karena hingga kini tidak diketahui di mana keberadaan dokumen hasil rapat DKP ABRI yang memuat mengenai rekomendasi pemecatan Prabowo. Padahal ini adalah dokumen penting untuk mengungkap peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia di periode 1997 hingga 1998 lalu terhadap beberapa aktivis. Bukti keberadaan dokumen hasil DKP dapat digunakan untuk mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab dalam hilangnya 12 aktivis sejak 1997 dan1998 silam.


Dilansir dari bbc.com mengenai dokumen rahasia Amerika yang mengatakan perintah Prabowo menghilangkan aktivis’98, bahwa sebanyak 34 dokumen rahasia Amerika Serikat mengungkap rentetan laporan pada masa prareformasi, salah satunya bahwa Prabowo Subianto disebut memerintahkan Kopassus untuk menghilangkan paksa sejumlah aktivis pada 1998 dan adanya perpecahan di tubuh militer.

Mungkin klaim Agum Gumelar mengenai bagaimana para korban penculikan dibunuh dan dibuang menjadi jawaban pedih setelah 21 tahun menunggu. Walaupun jelas itu bukan keadilan sejati terhadap para korban yang tidak berdosa.

Cerita keadilan atas kasus penculikan aktivis’98 bukan kambuhan seperti mesranya Titiek Soeharto di setiap pilpres. Mencari orang yang bertangungjawab terhadap hilangnya nyawa para aktivis’98 mungkin masih jalan panjang tak berujung. Terganjal hilangnya dokumen hasil rapat DKP ABRI membuat Prabowo sulit untuk diadili.

Tetapi, keterlibatan Prabowo Subianto calon presiden nomor 02 yang kerap disebut dalam banyak dokumen sebagai orang yang bertanggungjawab, dan diberhentinya Prabowo dengan tidak hormat dari dinas militer tentunya bukan tanpa alasan kuat.


Sumber : Seword.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

==[ Klik disini 2X ] [ Close ]==