Pilpres 2019 ini bukan tentang siapa Presidennya, tetapi perang ideologi antara NKRI dan mereka yang ingin menjadikan negeri khilafah
“Saya tidak khawatir dengan yang namanya FPI. Saya jauh
lebih khawatir dengan ideologi transnasional yang sedang berkembang di negeri
ini..”
Begitu ungkapan salah seorang pentolan aparat Kepolisian
saat bertemu dengan almarhum KH Hasyim Muzadi. Pada waktu itu tahun 2003, dan
pihak aparat masih belum paham apa yang disebut ideologi transnasional itu.
Semakin lama akhirnya selubung terbuka, ada kelompok yang
jauh lebih berbahaya dari sekadar ormas preman yang selalu bikin ricuh suasana,
yaitu organisasi yang mempunyai agenda besar untuk mewujudkan negara Islam
dengan cara menghancurkan negara.
Organisasi ini dipenuhi kaum intelektual, menguasai jaringan
dunia pendidikan dan melahirkan kader-kader militan yang ditempatkan di
berbagai elemen pemerintahan.Organisasi ini bernama Hizbut Thahrir Indonesia atau HTI.
HTI ini canggih. Ibarat virus, mereka virus yang berkembang
sesuai masa. Ketika berada pada masa teknologi, mereka beradaptasi dan
memanfaatkannya sebagai senjata. Mereka paham pepatah yang mengatakan bahwa
“siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia”.
Dan dari gerakan senyap tanpa banyak yang orang sadari,
ideologi HTI membius banyak orang melalui baju agama, dengan memanfaatkan media
online dan sosial, memanfaatkan jaringan televisi dan artis-artis dalam konsep
hijrah untuk menarik kader muda.
Pada puncaknya, mereka yang terkena virus ini, akan
menganggap bahwa “negara Islam” versi HTI adalah sebuah tingkat keyakinan
tertinggi dalam ibadah kepada Tuhan, sehingga orang tidak bisa menolak dan rela
menyumbangkan darah dan harta mereka demi tegaknya cita-cita negara khilafah.
Inilah alarm dari almarhum KH Hasyim Muzadi kepada aparat Indonesia
yang baru disadari beberapa tahun kemudian.
Sesudah peristiwa Arab Spring yang memecah Timur Tengah,
barulah kewaspadaan terhadap gerakan ideologis ini berjalan. Aparat kepolisian
dan Nahdlatul Ulama membuat perencanaan khusus bagaimana bisa memotong leher
ular ini ditengah jalan.
Kesempatan terbaik ada di pemerintahan Jokowi. Rekam jejak
Jokowi sebagai pemimpin yang moderat dan tidak memberi ruang bagi kelompok
fundamental berkembang, menjadi catatan bagus untuk memulai gerakan membasmi
ular berbisa bernama HTI ini.
Dan puncaknya pada Mei 2017, Wiranto mengumumkan pembubaran
HTI, sebuah langkah berani karena ini berarti membangunkan sang ular yang
selama ini mengira dirinya sudah menguasai medan. Langkah berani pemerintah ini
tentu atas dukungan dan masukan Nahdlatul Ulama yang sudah sejak lama memantau
gerakan ideologi transnasional yang berbahaya ini.
Perjalanan NU mulai mengetahui, mencium keberadaan sampai
membubarkan virus HTI itu adalah perjalanan panjang dengan segala resiko
ditangan. Bahkan Banser NU menyediakan diri menjadi bemper di depan untuk
melindungi satu wilayah terinfeksi virus yang lebih besar.
Itulah kenapa akhir-akhir ini NU banyak dihujat dan
difitnah. Karena ketika HTI besar kembali, NU lah yang pertama kali akan mereka
hancurkan dengan segala cara.
Dari rekam jejak ini, kita bisa mengetahui kemana arah
politik Nahdlatul Ulama.NU memang sudah tidak berpolitik praktis sejak munas tahun
1983 di Situbondo Jawa Timur. NU lebih mengedepankan politik tingkat tinggi
(siyasah ‘aliyah samiyah) atau politik kebangsaan dan politik kerakyatan.
Bagi NU mengawal agenda menjaga kebangsaan dan negara ini
adalah dengan menghadang wujudnya kembali HTI dalam bentuk berbeda dengan
menunggangi partai politik. Itulah kenapa NU merapat ke Jokowi, bukan karena
mereka berpolitik, tetapi mengawal agenda besar mereka menjaga NKRI.
Jadi saya agak heran ketika ada orang yang mengaku warga NU
bicara bahwa dia tidak memilih Jokowi. Dia sungguh tidak paham, bahwa dimana
HTI berada, NU akan berdiri menghadangnya.
Mari kita dukung Nahdlatul Ulama. Karena Pilpres 2019 ini
bukan tentang siapa Presidennya, tetapi perang ideologi antara NKRI dan mereka
yang ingin menjadikan negeri khilafah.
Sumber : harakatuna.com