Budaya Ta'dzim Kyai Warga NU Dan Tolak Ukur Pilpres 2019

Doktrin Ta'dzim Kyai, Pancasila vs Khilafah, dan Aktualisasi Kepemimpinan Nasionalis Religius

Ketika KPU secara resmi memberitahukan pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019, nyaris tak terdapat yang mengira bahwa kesudahannya Capres Petahana Joko Widodo atau Jokowi berpasangan dengan KH. Ma'ruf Amin sebagai Cawapres.

Ketidakpercayaan ini tak hanya dinyatakan pendukung Jokowi, mereka yang terdapat dalam deretan 02 Prabowo- Sandi pun menunjukkan hal yang sama dalam sekian banyak  ekspresinya. Semua tak menduga bahwa Kyai Ma'ruf lah yang lantas terpilih, menggugurkan Mahfud MD dan kandidat beda yang sebelumnya dinilai jauh lebih potensial.

Hingga akhir masa kampanye dan sampai dilaksanakannya pengambilan suara hari ini, saya sendiri masih bertanya-tanya; siapa gerangan orang yang pertama kali melontarkan gagasan Kyai Ma'ruf Cawapres Jokowi ini?

Kemarin, dalam diskusi panjang bareng dua orang senior, pertanyaan itu saya lontarkan. Dan jawaban cukup lumayan meyakinkan. Disertai alasan-alasan fundamental yang tak terbantahkan.

Muhaimin Iskandar atau yang biasa disapa Cak Imin ialah sosok politisi yang dinamakan sebagai inisiator sekaligus orang yang sangat berperan dalam pencawapresan Kyai Ma'ruf.

Ketua Umum PKB itu dirasakan punya pemahaman dan pengetahuan yang komprehensif berhubungan kultur NU dan Nahdliyyin, khususnya prihal hormat dan ta'dzim Guru atau Kyai yang dalam bahasa Pesantren dinamakan "Sam'an Wata'atan." Di samping itu, Muhaimin termasuk sebagai elit politik yang mempunyai ilmu dan wawasan tentang pertumbuhan dinamika politik nasional terkini yang lumayan komprehensif pula.

Karenanya Alumni Sospol UGM itu dirasakan sangat mungkin menyaksikan adanya potensi besar yang dipunyai Kyai Ma'ruf guna terpilih menjadi Cawapres Jokowi di Pilpres 2019 ini.

Lepas dari benar tidaknya Muhaimin sebagai dalang dari drama terpilihnya Kyai Ma'ruf sebagai Cawapres Jokowi, pertanyaan mendasarnya ialah kenapa mesti Kyai Ma'ruf, dan apa kontribusinya guna Indonesia ke depan?

Ada tidak sedikit pengamat menyampaikan analisanya berhubungan jawaban pertanyaan di atas. Secara umum mengaitkannya dengan kepentingan elektoral, dalam rangka menggaet sokongan warga NU yang notabene dinyatakan sebagai Ormas Islam terbesar dengan jutaan jamaah. Alasan ini paling logis, karena kenyataan yang terdapat sekarang beberapa besar Nahdliyyin secara masif mengaku dukungannya pada pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Di atas kepentingan elektoral, saya menyaksikan ada kepentingan beda yang begitu besar dari semua begawan bangsa guna Indonesia ke depan, yaitu demi kedaulatan NKRI dan Pancasila sebagai ideologi negara dari rongrongan kumpulan Islam transnasional yang mengangkat konsep khilafah.

Seperti diketahui, jauh hari sebelum pasangan Capres-Cawapres ditentukan, kumpulan pengusung khilafah laksana eks HTI dan kumpulan lainnya yang diantaranya bahkan terindikasi sebagai teroris, berduyun-duyun merapatkan deretan ke dalam kubu oposisi.

Gerakan Tagar "2019 Ganti Presiden" yang mereka sebut sebagai "Jihad Konstitusional"ialah satu dari sekian tidak sedikit gerakan yang mengaku dengan jelas baik secara visual maupun artikel bahwa kelompok-kelompok perongrong Pancasila dan Kedaulatan Negara terdapat dalam deretan oposisi, yang dalam momentum Pilpres ini bertransformasi menjadi penyokong 02.

Pernyataan Hendropriyono yang notabene seorang Profesor Filsafat Intelejen dan sekaligus mantan Ketua BIN,pertama ialah peringatan untuk kita semua. Sesuai kompetensinya, Hendropriyono sebenarnya hendak rakyat Indonesia tahu tentang kenyataan adanya rongrongan ideologi Pancasila dan NKRI yang dilaksanakan oleh semua pengusung khilafah. Dalam konteks Pilpres sekarang, Hendropriyono menyebutnya sebagai pertarungan Pancasila vs Khilafah.

Sebenarnya tidak saja Hendropriyono yang mengungkap urusan ini. Ada sejumlah tokohurgen lainnya sebelum dan sesudahnya telah mengaku hal yang sama baik secara langsung maupun melewati pernyataan-pernyataan simbolik laksana yang dikatakan tokoh-tokoh NU.

Lalu apa hubungan terpilihnya KH. Ma'ruf Amin sebagai Cawapres Jokowi dengan kenyataan adanya pertarungan Pancasila vs Khilafah seperti yang dihembuskan Hendropriyono?

Hormat dan ta'dzim guru atau Kyai ialah budaya yang melekat dalam sehari-hari warga NU. Dalam dunia pesantren, Sam'an Wata'atan ialah doktrin yang secara turun temurun diwariskan untuk Santri. Sementara anda tahu Kyai Ma'arif ialah guru dari jutaan Santri yang sekaligus sebagai Rais Aam NU. Posisinya di NU tersebut secara bersamaan menjadikannya sebagai Guru atau panutan penduduk NU yang secara otomatis mesti di hormati dan dita'dzimi.

Sementara NU secara lembaga keagamaan semenjak menjelang kemerdekaan sampai zaman milenial sekarang, tokoh-tokohnya selalu menyokong perjuangan berdirinya Negara yang menurut pada Pancasila dan UUD 1945 dan secara tegas menampik berdirinya negara Islam.

Garis perjuangan tersebut lantas mengharuskan NU berhadapan dengan siapapun yang mengerjakan upaya perongrongan terhadap Pancasila dan NKRI, tak terkecuali dengan semua pengusung khilafah yang dalam konteks Pilpres kini bersatu bareng di kubu Paslon 02.

Disepakatinya KH. Ma'ruf Amin menjadi Cawapres Jokowi tidak saja urusan Pilpres,lagipula sekedar kepentingan elektoral politisi dan Parpol. Lebih dari itu, kepentingan negara dan bangsa melawan gerakan perongrong ideologi Pancasila dan NKRI ialah di atas seluruh kepentingan tersebut. Dan dengan memilih Kyai Ma'ruf dipercayai dapat membulatkan perjuangan kaum Nahdliyyin bareng kelompok nasionalis lainnya yang terdapat dalam deretan Paslon 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin. Inilah aktualisasi konsep kepemimpinan "Nasionalis Religius" yang sebetulnya di era yang serba cepat laksana sekarang.

Satu lagi yang tak kalah penting terutama untuk warga NU sendiri. Menang tidaknya, atau terpilih tidaknya Paslon 01 sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 ialah sebagai perangkat tolak ukur kebiasaan ta'dzim Kyai atau Sam' an Wata'atan yang terdapat dalam lingkungan Santri dan pesantren khususnya, dan NU pada umumnya.

Sumber

Berbagi :