Lembaga Survei Indonesia Diragukan ???

BPN mau ngakali LSI, KPU dan UU pemilu!! ini penjelasannya

Goncang gancing pernyataan yang begitu massive dan terstruktur yang dilaksanakan oleh Kubu 02 atas kemenangan Prabowo – Sandi dilaksanakan tidak hanya berhenti sebatas melakukan sejumlah rentetan Jumpa Pers.

Seruan Kubu 02 pada khalayak ramai guna tidak meyakini berita di televise dan tidak meyakini hasil pendapatan perhitungan cepat dari seluruh Lembaga Survey yang terafiliasi pada Komisi Pemilihan Umum, begitu kencang diteriakan.

Tak melulu Prabowo saja yang berteriak “jangan percaya pada Lembaga Survey yang etok-etok atau berpura-pura”, tapi semua Anggota Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo – Sandi, pun para pentolan PA 212, meneriakkan urusan yang sama.

Mereka dengan jumawa menonjolkan kesan bahwa lembaga survey internal Gerindra dan atau Koalisi Adil Makmur jauh lebih akurat ketibanga ke-40 lembaga survey yang tercatat di KPU.

Alasan yang dikedepankan, ialah alasan standar tapi sarat aura kejahatan. Kubu Prabowo – Sandi mendalihkan bahwa seluruh Lembaga Survey yang pendapatan suara hitungan cepatnya memenangkan Jokowi, tak lebih dari semua lembaga survey bayaran.

Bachtiar Nasir pada orasinya justeru jelas-jelas menuliskan bahwa mereka semua ialah lembaga survey yang sedang kekenyangan uang.

Namun… terdapat satu urusan yang kubu Prabowo – Sandi lupakan!!!

Mereka hidup di Negara yang masing-masing hal mempunyai aturan hukumnya. Prabowo – Sandi yang pada setiap peluang debat menjadikan komitmen untuk mendirikan hukum dan peradilan di bawah mereka menjadi komoditi jual, tak sempat bahwa suatu lembaga survey dapat punya hak untuk mengerjakan dan menerbitkan hasil pendapatan hitung cepat tersebut WAJIB meregistrasi dan tercatat di KPU.

Mari anda Tanya, apakah lembaga survey internal yang mereka banggakan telah terdaftar di KPU??? Jika tidak terdaftar, it doesn’t matter how good they are, seberapa modern dan akuratnya hasil perhitungan si lembaga survey itu, maka lembaga survey ini TIDAK MEMILIKI HAK untuk menerbitkan hasil pendapatan suara hitung cepat.

Sampai tulisan ini ditulis, saya tetap tidak tahu apa nama lembaga survey internal yang digunakan atau dicarter oleh kesebelasan Prabowo – Sandi??

Apalagi, lantas Kubu 02 mengadukan 6 LSI ke KPU dengan dakwaan telah mengerjakan pembohongan public sebab angka-angka yang dikeluarkan tidak cocok dengan apa yang mereka harapkan. Laporan BPN ini, berisi resiko gugatan balik. Dan memang pihak LSI sudah mengaku bahwa mereka bakal menggugat balik BPN atas dakwaan yang BPN lemparkan.

Takutkah BPN bakal ancaman ke-6 LSI ini?? Kalau saya jadi BPN saya akan paling takut sekali, kecuali saya siap dengan modal duit dengan jumlah unlimited guna menyogoksemua penegak hukum supaya memihak pada BPN.

Tapi, pada permasalahan yang perbuatan pidana atau pelanggaran hukumnya jelas, uang sejumlah apapun, tak akan dapat membayar semua penegak hukum. Apalgi andai pelanggaran atau tindak pidana ini tampak nyata di depan mata semua rakyat Indonesia. Kalau semua penegak hukum inginkan memaksakan diri mereka menerima duit sogokan, mereka sendiri bakal terjerat pasal suap dan tak melulu kehilangan duit suap yangtelah diterima, tapi bakal kehilangan jabatan, martabat dan nam baik mereka sebagai penegak hukum.

Nah, kembali lagi ke isu BPN yang kini lagi besar kepala mengklaim kemenangan Prabowo – Sandi pada Pilpres 2019 kemaren. Hasyim justeru seakan menakut-nakuti akan mengadukan LSI dan KPU hingga ke tingkat Internasional.

Saya heran… katanya anti asing aseng,ketika terbentur masalah hukum saja mereka inginkan lapor ke pihak asing. Ini bluffing yah??? Kok receh sekali!!!

Mereka seharusnya belajar dari apa yang terjadi pada gugatan Prabowo yang tidak berhasil  total di MK ketika Pilpres 2014 lalu. Selama empat tahun separuh ini, Prabowo telah memanipulasi semua rakyat Indonesia, terutama penyokong dia, dengan selalu menuliskan bahwa Hakim di MK enggan melirik bukti-bukti yang dia miliki atau kecurangan yang dituduhkan dilaksanakan oleh pasangan lawan. Kenyataannya, di persidangan Mahkamah Konstitusi, Kubu Prabowo tak dapat menunjukkan jenis kecurangan dari bukti yang mereka ajukan. Saksi-saksi yang dikemukakan oleh Kubu Prabowo pun tidak dapat menjelaskancara kecurangan yang mereka tuduhkan.

Dan, sekitar empat tahun setengah, Prabowo benar-benar mengdiskreditkan integritas hukum peradilan tertinggi di Indonesia!!

Dan sekarang, tahapan yang sama bakal lagi ditempuh oleh Kubu Prabowo-Sandi. Mengakui kemenangan terdapat dipihak dia dan menggugat pihak-pihak yang tidak mengakui kemenangan yang dia akukan.

Tolol itu namanya !!

Salah sekali, anda masih dapat menerimanya sebagai suatu kesalahan, namun melakukan kekeliruan yang serupa sama untuk kedua kalinya, selalu akan menciptakan Prabowo menjadi insan terbodoh se-dunia.

Tak butuh jauh-jauh pihak TKN, LSI dan KPU menanggapi ancaman BPN yang bakal menggugat mereka ke tingkat internasional, lumayan tanyakan saja, apakah lembaga survey internal mereka sudah mengisi persyaratan yang diundang-undangkan, yaitu, tercatat di KPU dan mempunyai hak legitimasi untuk menerbitkan hasil perhitungan cepat mereka?? Kalau iya, lalu mengapa BPN menyimpulkan untuk tidak menghadiri undangan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) guna buka-bukaan soal cara dan data hasil hitung cepat atau quick count yang diragukan oleh kubu 02?

Lebih culasnya lagi, di samping BPN tidak inginkan membuka metodologi perhitungan cepat mereka hingga menghasilkan real count yang memenangkan Prabowo-Sandi, BPN justeru menantang guna buka-bukaan sumber dana semua lembaga survey itu. Ini tidak etis!! Siapapun yang mengongkosi sebuah konsultan, yang namanya konsultan tersebut pasti terdapat pihak yang membayar.

BPN pikir, lembaga survey internal yang dipakai mereka guna memenangkan Prabowo-Sandi,dibiayai oleh negara??? Lagi pula, membuka siapa yang membiayai BUKAN SUBSTANSI YANG MEREKA BICARAKAN SEKARANG.

Sejauh ini klaim kemenangan Prabowo – Sandi bukan sebab siapa yang membiayayi lembaga survey dan sama sekali tidak terdapat hubungannya.

DPR RI dan Pemerintah telah merumuskan UU N0.17 tahun 2017 mengenai Pemilu dan di dalamnya menata tata teknik sebuah lembaga survey dapat mempunyai hak guna menjadi pihak yang mengerjakan Quick Count, termaktub di dalam Pasal 247 ayat 5. Dan BPN mesti tunduk pada UU Pemilu ini.

Mengadali LSI dan KPU seperti ini, sama saja dengan membunuh diri. Dan rakyat Indonesia bakal dengan senang hati mencari kuburan untuk seluruh anggota BPN dan siapapun yang melangkahi UU Pemilu.

Sumber