Mengungkap Kontroversi Kartu Pra Kerja
Kartu Para-Kerja Salah satu kartu sakti Jokowi
Pertama Kali digulirkan ke publik Kartu Para-Kerja (kita
singkat dalam tulisan ini sebagai KP-K) memunculkan kontroversi. Ada yang
mengira KP-K menggaji pengangguran, sementara honorer saja tidak bisa digaji.
Ada pula yang bilang bukan menggaji pengangguran melainkan memberi insentif
kepada pencari kerja selama masa pembinaan sampai mendapatkan kerja.
Menjadi kontroversi, mungkin karena baru dimunculkan dan
terdengar asing di telinga. Menjadi kontroversi bisa juga karena tidak paham.
Menjadi kontroversi bisa juga karena salah paham. Dan menjadi kontroversi karena
baru, tidak paham atau salah paham serta bisa jadi sengaja dijadikan
kontroversi.
Maka hari ini saya mau unboxing KP-K.Disebut unboxing karena masih tergolong baru sehingga dianggap
masih banyak yang belum memahami sekalipun sudah sering mendengar. Dan bisa
juga agar menjadi alternatif pilihan menarik dari sekian program-program dalam
Pemilu kali ini. Tetapi jangan terlalu terpaku dengan kata unboxingnya.
Apa itu kartu pra-kerja (KP-K)
KP-K adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada para
pencari kerja. Bantuan itu berbentuk pembinaan sebelum kerja, insentif selama
masa pembinaan dan penyaluran ke tempat-tempat kerja setelah dan selama masa
pembinaan. Jadi jelas program ini bukan sekedar memberi insentif semata.
Siapa penerima KP-K?
Mereka yang mau mencari pekerjaan – secara umum – dan
terutama mereka yang baru tamat SMA-SMK dan kuliah, serta mereka yang mau
mengubah pekerjaan. Yang penting mereka yang mau bekerja. Jadi ini membantah
anggapan bahwa program ini untuk menggaji pengangguran.
Kalau mereka yang tidak mau bekerja, tidak boleh menikmati program ini.
Bagaimana pelaksanaan program KP-K?
Mereka yang mau berkerja dipersilakan mendaftar ke
kemenaker.Mereka yang sudah terdaftar akan mendapatkan kartu anggota atau
KP-K.Setelah terdaftar, mereka akan menjalani pembinaan keterampilan kerja.
Nah selama masa pembinaan itu, pemilik KP-K akan mendapatkan insentif atau uang
makan untuk hidup selama pembinaan sehingga tidak memberatkan anggota
keluarganya. Proses ini juga ditentukan dari jenis program yang ada dalam
program ini, yaitu skilling, up-skilling dan re-skilling.
Skilling adalah pembekalan keterampilan kerja sesuai dengan
kemampuan peserta dan peluang pasar yang ada. Mereka ini adalah pencari kerja
baru baik dari tamatan SMA-SMK dan bisa jadi sarjana. Tentu pembekalannya
dilakukan sesuai tingkat pendidikannya.
Up-skilling adalah peningkatan kemampuan kerja.
Mereka yang mengikuti program ini bisa jadi dari mereka yang sudah skilling atau
yang sudah sarjana.Dengan peningkatan kemampuan ini diharapkan peserta dapat
mendapatkan kesempatan-kesempatan baru yang lebih menguntungkan dalam dunia
pekerjaan.
Re-skilling adalah peralihan kemampuan atau
keahlian kerja tanpa menghilangkan kemampuan yang sudah ada. Bisa juga
dikatakan penambahan kemampuan keahlian kerja baru. Tentunya semakin banyak
keahlian maka semakin terbukalah peluang kerjanya.Harapannya dengan adanya penambahan
ini,peserta tidak terpaku pada satu peluang kerja saja, tetapi terpacu untuk
mencari peluang baru.
Apa keuntungan KP-K?
Ada banyak keuntungan. Yang jelas pembekalan adalah modal
dasar untuk mencari kerja. Tidak perlu lagi kuatir selama mencari kerja akan
hidup dari mana. Tidak perlu lagi mencari-cari kerja karena tempat kerja sudah
menjadi keharusan dari program ini. Itu artinya, kalau Anda mau, maka pekerjaan
sudah pasti ada.
Antisipasi terhadap calon peserta
Anda perlu sadar bahwa berhadapan dengan program pemerintah
sudah pasti berhadapan dengan apa yang disebut prosedur. Prosedur standar
program pemerintah adalah validasi berkas calon peserta. Pemberkasan ini sangat
penting, tetapi sering kali merepotkan dan membuat orang malas untuk mengikuti
program tersebut. Maklum, manusia zaman ini maunya yang instan saja.
Maka mereka yang mau mendaftarkan diri harus sudah siap
menghadapi prosedur yang ada.ingat, berhadapan dengan program pemerintah tidak
ada yang mudah dan Anda harus pastikan Anda memang mau bekerja, bukan sekedar
biar dapat insentif setahun.
Program ini adalah program serius.Maka dibutuhkan
pemerintah yang serius untuk melaksanakannya.Karena kebijakan pemerintah
sangat menentukan dalam program ini baik kebijakan anggaran dan kebijakan dalam
pengawasan pelaksanaan.Anggaran berkaitan dengan alokasi APBN untuk program
KP-K.Pengawasan pelaksanaan berkaitan dengan kualitas ASN kita.
Selama ini banyak program pemerintah yang baik dan sangat
urgen.Anggaran sudah cair,tetapi pelaksanaannya terkendala karena kualitas
ASNnya sangat menjijikkan.Kalau kualitas ASNnya adalah yang penting program
terlaksana dalam laporan,maka habislah semuanya.
Jangan anggap remeh dengan ini.Sudah terlalu sering kita
menghadapi kendala di pelayanan ASN yang tidak berkualitas dan asal-asalan di
berbagai lembaga negara.Terkadang lebih baik mengandalkan robot dari pada
mengandalkan ASN.Bahwa sekarang ada perubahan, tetapi tidak signifikan dan
bahkan banyak ASN melayani dengan berkualitas karena terpaksa bukan karena
memang dia berniat melayani dengan kualitas yang ada.
Pemerintahan sekarang terbukti memang masih kewalahan
menghadapi para penyelenggara negara ini.Mungkin karena mereka sudah jadi ASN
sehingga merasa sudah aman hidupnya.Jadi kalau program KP-K mau berjalan
mulus,ya ASN harus dibenahi dulu atau setidaknya ditugaskan mereka yang memang
punya kualitas teruji.
Posibilitas atau kemungkinan terwujud
Program seperti ini sebenarnya sudah dijalankan beberapa
sekolah swasta. Bahkan ada yang disertai dengan perjanjian notaris bahwa
setelah melalui pendidikan akan langsung mendapat pekerjaan. Calon pekerja ini
mengikuti program D1. Jadi universitas menjadi lembaga pembekalan keahlian
selama setahun dan penghubung dengan lapangan pekerjaan di
perusahaan-perusahaan.
Saya sudah mengalami proses ini, meskipun saya tidak
menerima tawaran pekerjaan dari pihak universitas.Tetapi sebagian dari
angkatan saya dan setelahnya, banyak yang langsung menjalani tes masuk kerja.Kebanyakan dari mereka sekarang sudah mendapat pekerjaan hanya setahun
menjalani pendidikan.Tentu hal ini terlaksana karena adanya keseriusan,
komitmen, integritas dan tanggung jawab dari pihak universitas.
Maka rekomendasi saya, program ini sangat mungkin terwujud
dan tidak terlalu sulit bila mengacu pada pengalaman di atas.Dan memang tahun
ini suda hada hasilnya dari program ini meskipun masih dalam skala kecil.
Sumber : Seword.com
Posting Komentar untuk "Mengungkap Kontroversi Kartu Pra Kerja"