Mampus,Waraga Rusun Di DKI diwajibkan bayar PBB
Benar-benar keberpihakan yang santun namun sadis dan bak lintah darat, dia memanfaatkan posisinya bak
buaya Jurassic Park di Balai Kota guna memangsa penduduk DKI demi menyalurkan pundi-pundi duit warga supaya mengalir deras ke kas DKI.
Tajir badutnya, nelangsa warganya.
Mungkin hal tersebut menjadi motto yang sangat tepat untuk menyatakan apa yang terjadi di dalam kota Jakarta yang nasibnya malang itu. Sudh sedih, sengsara, tidak bahagia, menderita, diajak bayar PBB pula!
Sebelumnya Ahok telah gratiskan PBB lokasi tinggal di bawah 1 miliar karena dirasakan terlalu memberatkan. Sekarang si cowok penyokong Prabowo, Anies ini justeru ganti peraturannya. Jadi diajak bayar. Tajir badutnya, nelangsa warganya. Bagaimana kisahnya?
Alkisah di kota
mempunyai nama Jakarta, pernah
hadir seorang pemimpin kota yang paling
baik hati. Ia galak, tegas,
tetapi di kedalaman hatinya, dia
ialah sosok yang baik hati.Dia mengurus
penduduk Jakarta hingga mendapatkan
tiga urusan yang dibutuhkan.
Tiga hal simpel ini dilaksanakan Ahok sebagai pejabat.
Sebenarnya tiga urusan ini bukan urusan yang susah dilakukan. Apa saja itu?
Perut mereka penuh.
Jaminan kesetaraan dan administrasi sila kelima, keadilan
sosial untuk seluruh rakyat,
dijalankan oleh Ahok dalam hal makanan.
Mereka dijamin dapat makan.
Mereka yang terdapat di bawah
garis kemiskinan diserahkan fasilitas.
Kartu Jakarta sehat,diciptakan Ahok.
Semua kemudahan untuk menemukan sembako murah juga digarap oleh Ahok. Ahok paling mengurus penduduk Jakarta. Ahok memberikan garansi setiap orang dapat makan. Minimal santap dua kali sehari. Itu telah lebih dari lumayan rasanya. Di Jakarta, Ahok
mengurus mereka satu per satu.
Perut mereka dijamin
penuh, kenapa? Karena dengan kenyang, di sana terdapat kedamaian. Ahok tahu bahwa penduduk Jakarta perlu makan.
Mereka akan
diciptakan kenyang. Bukan diserahkan
nasi bungkus guna event-event
tertentu. Tapi Anies hancurkan itu. Semua jadi susah. Anies justeru hancurkan apa yang telah diperjuangkan Ahok.
Dompet mereka penuh.
Jaminan kesetaraan dan administrasi sila kelima, keadilan
sosial untuk seluruh rakyat,
dijalankan oleh Ahok dalam hal keuangan.
Keuangan mereka dijamin.
Mereka diserahkan keringanan
untuk tidak sedikit hal. Untuk hal transportasi, mereka mendapatkan kemudahan gratis naik TransJakarta untuk yang bermukim di Rusun.
Mereka memang mesti
bayar, namun pengeluaran mereka diciptakan sangat kecil. Ahok sering memakai logika tentang keuangan. Ia lebih setuju penduduk Jakarta bisa gaji
3 juta dan pengeluaran melulu 1
juta, ketimbang gaji 7 juta tetapi pengeluaran dapat sampai 6 juta.
Logika simpel ini dipakai Ahok, bukan untuk menciptakan mereka kaya. Tapi
meringankan beban mereka. Dengan rasa ringannya beban pengeluaran di ibu kota,
Ahok memberikangaransi keuangan untuk rakyat Jakarta. Namun kebajikan Ahok dihancurkan oleh Anies
siinsan penggunting pita itu.
Pikiran mereka penuh.
Jaminan kesetaraan dan administrasi sila kelima, keadilan
sosial untuk seluruh rakyat,
dijalankan oleh Ahok dalam hal pendidikan.
Ahok memastikan pendidikan
warganya. Bukan justeru membodohi-bodohi
warganya laksana si Anies yang sesuai kerja jadi badut itu. Pikiran
mereka dipastikan oleh Ahok.
Mereka diserahkan kartu
Jakarta pintar. Kartu Jakarta pintar menjadi suatu bagian yang sangat baik.
Ahok menjalankan tugas sebagai pejabat yang memungut andil dalam pembangunan bangsa ini. Jakarta diciptakan lebih cerdas.
Semua dipastikan sekolahnya.
Kalau perlu, dijemput oleh Bus Sekolah. Anies? Malah buat kartu Jakarta pintar jadi dungu. Jakarta menjadi dungu sebab KJP dirusak. Malah dapat dicairkan. Buktinya Jakarta
dungu. Kalau tidak dungu, mereka tidak
barangkali memilih Anies.
Ketiga urusan di
atas ini ialah perjuangan Ahok
yang dirusak dan dihancurkan Anies siinsan
yang sesuai kerja jadi
badut itu.
Sedangkan alasan konyol dan koplak si Anies dalam merevsi
Pergub Ahok yang jelas keberpihakan ke rakyat paling nyata menjadi keberpihakan ke kepntingannya dan gerombolan
magabut TGUPP alias Tim Gabener Penarik Pajak. Ada si Marco Kusumawijaya si
pemebenci Ahok dan Jokowi yang pernah mengujarkan kebencian jelang PEMILU 2019 kemudian ke Presiden dengan ungkapan inginkan muntah dan merasa mual menyaksikan sikap Pak Jokowi.
Kali ini lihat dan perhatikan, membaca dalil Anies mendongkrak pajak
menciptakan kami yang menulis ataupun andan yang akan membaca mual dan
pengen muntah, demikian dikutip Tempo:
Berdasarkan
keterangan dari Anies, revisi pergub adalah hal yang rutin
dilaksanakan tiap tahun. "Yang urgen pada 2019, tersebut
(PBB) tetap dibebaskan, tersebut
dulu yang penting," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin,
22 April 2019.
Dalam Pergub Nomor 38 Tahun 2019 mengenai revisi Pergub DKI Nomor 259 Tahun 2015 diterangkan dalam Pasal 4A bahwa cuma-cuma PBB untuk lahan atau gedung dengan NJOP (nilai jual objek pajak) di
bawah Rp 1 miliar melulu berlaku hingga 31 Desember 2019. Pembebasan
PBB dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar
ditata dalam Pasal 2.
Artinya, pada 2020 rumah, rusunami, dan rusunawa dengan NJOP
di bawah Rp 1 miliar wajib menunaikan PBB.
Anies mengabsahkan pergub baru tersebut pada 15 April 2019.
Perhatikan, argumentasi eskalasi pajak untuk
lokasi tinggal yang di bawah Rp 1 M oleh Anies yang sbeelumnya dilepaskan Pak Ahok, alasannya
menggelikan:
Pertama, sebab menurut keterangan dari Anies tersebut katanya revisi pergub rutin dilaksanakan tiap tahun. Wah, benar ini mengesahkannya sebahgai Gubernur Pergub, tukang utak atik dan perevisi Pergub agar kelihatan kerja sebenarnya kerja dan realisasi program pembangunan justeru mangkrak. Tuh, bisanya bangun trotoar dan JPO doang, itupun duit warisan CSR Ahok!
Kedua, dalil mewajibkan penduduk bayar pajak yang lokasi tinggal di bawah 1 M sebab warga penghuni rusunami dan rusunawa akan dijerat pajak oleh Anies. Ya jelaslah kalau tersebut mah sudha tentu di bawah Rp 1 M. Dasar akal-akalan Anies saja.
Sekarang PBB yang sempat digratiskan Ahok, malah diajak bayar. Nelangsa oh nelangsa.
Sengsara oh sengsara. Hancur oh hancur. Bodoh tetaplah bodoh. Si cowok penyokong Prabowo ini merusak Jakarta
dengan teknik yang terstruktur,
sistematis dan masif. Dulu penduduk nggak butuh mikirin bayar pajak sekarang diperbanyak pos pengeluaran yang mesti diayar ke si bos Anies!
Enak zamanku tho? Kata Ahok, wkwkwk.