People Power Revolution Ala Amien Rais - dibuka.site

People Power Revolution Ala Amien Rais

Hallo sahabat Berita Online Anak Milenial dimanapun anda berada,Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul " People Power Revolution Ala Amien Rais ",telah kami persiapkan dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya.mudah-mudahan apa yang kami tulis ini dapat anda pahami.selamat membaca.

amien rais

Amien Rais berniat menyerukan People Power 

PAN tidak akan ikut people power


Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) merasa Amien Rais telah melakukan penghinaan kepada lembaga peradilan, dalam hal ini MK.Tanggapan terhadap ancaman Amien Rais yang berniat menyerukan People Power jika pihaknya merasa ada kecurangan dalam proses Pemilu, kian memperuncing pertentangan yang semula hanya terbatas pada kubu-kubu yang bersaing, dan kini melebar kepada institusi negara setingkah Judikatif.

Amien Rais sepertinya sudah tidak lagi menaruh respek kepada lembaga penyelenggara Pemilu, yang keberadaannya justru dibentuk oleh lembaga yang di dalamnya ada unsur partai politik, yakni DPR berdasarkan amanat konstitusi

Jika dikalkulasi secara nalar politik, maka ancaman Amien Rais itu bisa ditafsirkan sebagai ketidakpercayaannya kepada sistem, bahkan seperti menunjuk kepada dirinya sendiri sebagai bagian dari sistem tersebut.

Menyelami pemikiran seorang politisi senior, namun cenderung kerap melontarkan pernyataan kontroversial, Amien seperti sedang mengubur citra dirinya sebagai sosok yang patut diteladani. Semakin kita pahami juga, apa sebabnya dia selalu gagal ketika mencoba peruntungannya menjadi RI-1, rupanya di situlah cacat Amien, Tuhan tidak berpihak kepada mereka yang tidak layak memimpin negeri ini.

Jubir MK bahkan lebih jauh mengupas kilas balik pembentukan lembaganya oleh MPR ketika dipimpin oleh Amien Rais. MPR ketika itu melakukan amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945, dan menggagas dibentuknya MK.

Kian tersudutlah citra Amien Rais sebagai pelaku sejarah, namun kini menampilkan dirinya sebagai mengkhianati keputusannya sendiri. Ironisnya, ancaman Amien bahkan mendapat penentangan dari dalam partainya sendiri. Sebagaimana diutarakan Waketum PAN, Bara Hasibuan : 

'PAN tidak akan ikut people power. PAN tidak tertarik dan tidak akan ikut people power. Ancaman itu sangat berbahaya dan tidak bertanggung jawab," kata Bara Hasibuan dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (1/4/2019).

Pernyataan politikus senior PAN Amien Rais yang memilih menggunakan people power ketimbang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada kecurangan di Pilpres 2019 menjadi polemik. MK selaku lembaga yang disinggung Amien terang-terangan mengecam. Sedangkan Bawaslu RI yang lebih memilih untuk mengingatkan.

Juru Bicara MK Fajar Laksono menyayangkan ancaman pengerahan massa itu diucapkan Amien. Dia heran mengapa Amien bertolak belakang ketika menjabat sebagai Ketua MPR dulu yang turut mengesahkan pembentukan MK.

’Publik semua tahu, Pak Amin Rais merupakan pelaku sejarah, bahkan memimpin MPR tatkala melakukan perubahan UUD 1945, termasuk turut menggagas dan mengesahkan pembentukan MK dengan segenap kewenangannya yang salah satunya kewenangan memutus sengketa hasil pemilu. Ini yang membuat kita sulit mengerti logika berpikirnya dan tentu saja menyesalkan pernyataan tersebut," ujar Fajar saat dihubungi, Minggu (31/3).


Dia juga menyesalkan ucapan Amien yang mengatakan tak gunanya membawa perkara kecurangan ke MK. Fajar menilai ucapan itu sama saja dengan penghinaan terhadap lembaga peradilan alias contemp of court.

’Akan tetapi, dgn mengatakan membawa perkara kecurangan Pemilu ke MK tak ada gunanya, ini yg patut disesalkan. Pernyataan itu, selain dapat dikategorikan sebagai contempt of court terhadap MK sebagai lembaga peradilan, juga telah menafikan kerja keras seluruh komponen MK selama ini untuk menguatkan public trust terhadap MK," paparnya.

Pihak Bawaslu juga merespons Amien Rais. Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menilai Ketua Dewan Kehormatan PAN itu bukan menghina sistem peradilan pemilu.

’Bukan penghinaan (pada sistem peradilan pemilu), tapi tidak menaati peraturan perundang-undangan," kata Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja saat dimintai tanggapan, Senin (1/4).

Bagja mengatakan dalam UUD 1945 dan UU Pemilu diatur bahwa MK yang berwenang mengadili dan memutus sengketa pemilu. Oleh karena itu, sebut Bagja, siapapun harus mematuhi aturan tersebut.

’UU Pemilu dibuat dan disetujui oleh semua fraksi di DPR. Oleh sebab itu seluruh warga negara wajib menaatinya. Keberatan mengenai sengketa hasil diatur dalam UU dan UUD. Oleh sebab itu, kita wajib mengikutinya," jelasnya.

Sementara itu KPU mengatakan pengerahan massa tidak akan bisa mengubah hasil pemilu. KPU mengatakan demokrasi memiliki aturan aturan yang harus ditaati sehingga tidak selalu demokrasi mengerahkan rakyat.

’Tidak bisa, dong. Ya kan jalurnya sudah diatur melalui Bawaslu, MK, dan DKPP. Itu jalurnya. (People power) Nggak akan mengubah hasil juga. Karena KPU nggak bisa ditekan-tekan juga untuk mengubah hasil. Kecuali kalau MK menetapkan, KPU berubah. People power apa pun nggak akan ngaruh juga," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (1/4). sumber : People Power Dukung Siapa ?.

Ancaman Amien Rais sejatinya hanya mencitrakan dirinya sebagai sosok yang tidak memiliki keteguhan sebagai seorang negarawan. Sangat disesalkan jika orang yang dikenal sebagai salah seorang pemegang peranan kunci, ketika masa kekuasaan Orde Baru berakhir, justru di masa tuanya tidak menunjukkan kedewasaan, bahkan ketika banyak indikator menunjukkan Indonesia telah mulai memperlihatkan kemajuan dalam berbagai bidang.

Ketika para pendukung di belakang Amien Rais memiliki potensi kuat untuk mendukung penggunaan kekuatan di luar jalur konstitusi, ancaman Amien secara tidak langsung akan memberi angin kepada kekuatan inkonstitusional.

Kekhawatiran kita bisa semakin nyata ketika potensi-potensi itu saling memperkuat, sebagaimana dilontarkan oleh Jendral (purn) AM. Hendropriyono, pihak yang sepintas bisa ditafsirkan sebagai pengusung ideologi khilafah, berada di belakang salah satu kubu, akan dengan mudah memanfaatkan akumulasi ketidakpuasan di pihak yang kalah.


Lebih menyedihkan ketika elit partainya Amien Rais justru seperti menyalahkan siapa pun yang menentangnya, seperti diutarakan Wakil Ketua Wanhor, Dradjad Wibowo :

 'Saya sampaikan,Bara tidak cukup pantas untuk Anda jadikan sasaran kemarahan.Apalagi saya sangat sangsi apakah pada Pileg 2019 ini Bara bisa terpilih secara murni di dapilnya,Yaitu terpilih karena suara pemilih pribadinya sangat besar.Jadi,jika Anda marah dan mau menghukum dia, hukum dia di TPS," tegasnya.

Boleh jadi ancaman Amien Rais tersebut sudah melembaga, minimal di kalangan elit PAN, maka publik perlu mencermati kecenderungan ini. Ternyata kita bisa meneropong kecenderungan PAN yang hanya pengekor setianya Amien Rais, tak peduli pernyataan pak amien ini patut didengar, atau justru harus diberi peringatan.

Sesungguhnya latar belakang keberadaan PAN sebagai pendukung Prabowo-Sandi ditengarai sebagai inisiatif pribadi Amien Rais, yang ironisnya para elitnya tidak cukup memiliki nyali menentang sang founder. Barangkali sekaranglah saatnya publik memberi pelajaran kepada mereka, agar mereka punya banyak waktu untuk mengevaluasi caranya berperilaku secara politik.

Yang dimaksudkan memberi pelajaran adalah dengan membiarkan mereka sebagai penonton saja, sehingga waktu yang dimilikinya lebih leluasa untuk berkaca atas berbagai blunder yang dilakukannya

Sumber : Seword.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

==[ Klik disini 2X ] [ Close ]==