Kubu Prabowo Kena sentil Lagi,Blak-Blakan! Mahfud MD Sebut yang Mengundang Hacker Rusia Penjahat
Benang merahnya kentara banget: Melakukan ‘Propaganda
Rusia’, memakai konsultan Rusia,sampai akhirnya jejeritan mengundang
hacker Rusia.
Logika yang dipakai pun
masih tetap sama gobloknya, yakni konon bertujuan untukmengayomi laman sah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekitar proses penghitungan suara Pemilu 2019.
Tak heran bila lantas Mahfud MD secara amat blak-blakan menyinggung mereka semuanya sebagai penjahat!
Pasca pencoblosan, ulah kubu sebelah semakin menggila.
Tagar goblok #INAelectionObserverSOS yang amat memalukan itu di samping terus dikumandangkan
dengan dalil yang kentara amat
mengada-ada, menjadi lebih meningkat goblok
lagi dengan tagar #CyberMuslimRussianForPrabowoSOS yang tak kalah konyolnya.
Memanggil IT
berpengalaman dan hacker dari Muslim Cyber Army Rusia supaya ikut turun tangan mengamankan suara terhadap Prabowo -
Sandiaga sebagaimana tertera dalam
tagar.
Tak melulu sampai
di situ, mereka pun beramai-ramai
menyerukan kalimat permintaan tolong: I need you all; we need help, we need
your hands, bareng tangkapan
layar yang mencerminkan lalu
lintas serangan.
”Bismillah.. Kami
perlu 1 juta tagar biar saudara kami hacker Muslim Rusia menolong kami. Merekalah hacker
terbaik di dunia,” tulis @MYA05088157.
Sebelumnya pada 20 Maret 2019, tagar ini sempat menempati trending dengan mengangkat isu bahwa polisi tidak
netral dalam proses pesta demokrasi di Indonesia.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menanggapi
adanya upaya pengerahan kumpulan peretas
(hacker) yang konon bertujuan untuk
mengayomi laman sah Komisi
Pemilihan Umum (KPU) dari sekitar proses
penghitungan suara Pemilu 2019.
Berdasarkan
keterangan dari Mahfud, urusan
tersebut harusnya tidak dilakukan, lantaran instrumen hukum negara Indonesia telah tepat untuk mengerjakan hal-hal cocok aturan. Termasuk mengayomi laman instansi pemerintah.
"Sebaiknya tidak dilakukan. Untuk apa sih? Untuk apa melakukan itu?" kata Mahfud di kediamannya, Sambilegi Baru, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta.
Kendati demikian, Mahfud menyatakan tak dapat menghalangi
pihak-pihak yang mengerjakan pengerahan.
Berdasarkan
keterangan dari dia, imbauan terus dilakukan, tetapi tetap terdapat saja
pihak-pihak yang melakukan.
"Kalau orang jahat itu dapat saja melakukan. Sudah dilarang di dalam negeri,dilaksanakan dari luar negeri dikirim
ke sini," ujar dia.
Ia meminta masyarakat Indonesia untuk meyakini instrumen negara yang ada.
Menurutnya, negara mempunyai
alat-alat modern untuk mengayomi laman KPU.
Alat itu dipunyai baik
oleh polisi, TNI, Menkominfo, dan pihak-pihak berhubungan lainnya.
Rakyat seharusnya
menyerahkan kepercayaannya untuk
lembaga-lembaga ini, bukan untuk
para peretas (hacker) yang tidak
jarang kali menyesatkan dan menyulut emosi masyarakat.
Tanggapan pedas Mahfud MD sendiri bukanlah asal ucap belaka laksana yang kerap dilaksanakan oleh kubu sebelah.
Salah satu contohnya
dapat dilihat dari cuplikan data
berikut ini
Dikutip dari KOMPAS.com, Pemerintah Amerika Serikat
belakangan tidak sedikit menaruh
curiga terhadap Rusia karena
diperkirakan mencampuri urusan
domestik AS lewat jalur cyber.
Tak tidak cukup vendor
antivirus ternama Kaspersky ikut kena getahnya dengan ditutup oleh institusi-institusi pemerintah AS.
Belakangan, akhir pekan ini, isu intervensi Rusia pulang memanas sesudah Department of Homeland Security (DHS) memberitahukan bahwa gerombolan
hacker asal Rusia ternyata pernah menyasar pemilu presiden AS pada 2016 lalu.
Serangan hacker terdeteksi menyerang sistem komputer pemilu
di nyaris setengah jumlah negara unsur AS.
Total terdapat 21
negara unsur yang ditarget, tergolong Alabama, Alaska,
California, Delaware, Florida, Illinois, Iowa, Ohio, Texas, sampai Washington.
Negara-negara unsur tersebut merangkum “swing states” yang mempunyai pengaruh besar terhadap
hasil pemilu presiden AS tahun lalu.
Tujuan hacker tak lain hendak mengganti hasil pemilu ke arah tertentu -diduga guna memenangkan Donald Trump.
Di sejumlah negara
bagian, peretas mengupayakan masuk
ke sistem komputer pemilu, namun gagal.
Dalam kebanyakan
permasalahan mereka melulu melakukan
scanning kekurangan sistem,laksana maling yang menjajaki celah membuka pintu, namun kemudian selesai begitu memahami pintu itu dikunci.
Hanya terdapat satu
upaya pembobolan yang berhasil dan
terkonfirmasi, yaitu di Negara bagian Illinois.
Keterangan DHS
melafalkan bahwa semua hacker
tidak menyasar sistem tabulasi voting,tetapi
sistem registrasi pemilih.
Tidak terdapat bukti
bahwa hacker Rusia sukses mengganti satu
voting atau satu registrasi dalam aksinya itu.
DHS ikut menuding bahwa usaha peretasan sistem komputer
pemilu presiden AS tersebut dilancarkan
oleh semua hacker yang berlaku
sebagai “aktor cyber pemerintah Rusia”.
DHS kesatu
kali memberitahukan adanya upaya
hacking pada Juni lalu, tetapi ketika
tersebut belum mengungkapkan
negara unsur mana saja yang
disasar.
Negara-negara unsur yang
sistem komputer pemilunya menjadi target hacker baru memahami soal upaya peretasan tersebut sesudah diberitahu oleh DHS pada Jumat, 22 September kemarin.
Beberapa pihak mengkritik keputusan DHS yang dinilai telat menyerahkan informasi.
“Tak dapat diterima
bahwa santap waktu nyaris setahun untuk mengumumkan negara-negara bagian tersebut bahwa sistem pemilu mereka dibidik hacker,” ujar Senator Mark
Warner, Vice Chairman Senate Intelligence Committee, sebagaimana KompasTekno
rangkum dari Tech Crunch, Sabtu (23/9/2017).
DHS menganjurkan negara-negara unsur yang disasar hacker agar meningkatkan keamanan cyber menjelang midterm
election tahun 2018 mendatang.
Ternyata demikian itu teknik kerjanya.
Dan yang paling buat
muak, durjana tersebut
bahkan diagung-agungkan, serta dimanipulasi persepsi sebagai upaya untuk mengayomi laman sah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari sekitar proses penghitungan suara
Pemilu 2019?