Cendana Lupa Bahwa Dimasanya Luar biasa Brutal

Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto Pura pura Lupa Tentang Bapaknya

Perhelatan pilpres sudah membuat tidak sedikit pihak gampang melontarkan pengakuan sarat kontroversi, tak terkecuali Titiek Soeharto. Selasa (21/5/2019) kemarin, ia menuliskan pemerintah kini “lebih gila” dikomparasikan pemerintahan Soeharto—alias rezim bapaknya sendiri.

“Katanya sudah demokrasi dan boleh berpendapat. Belum apa-apa sudah dibungkam. Dan itu, [mantan] Danjen Kopassus [Prabowo Subianto] telah berjuang, tapi justeru diperlakukan laksana itu,” tutur anggota Dewan Pembina Partai Berkarya ini.

Pernyataan Titiek merespons penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Prabowo Subianto berhubungan kasus sangkaan makar dengan terduga Eggi Sudjana. SPDP tersebut diantarkan pada Selasa (21/5/2019) dini hari, sesudah penetapan akhir rekapitulasi Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Betul, surat tersebut dikirim ke lokasi tinggal Prabowo di Hambalang. Dikirim dini hari. Surat bertanggal 17 Mei 2019 namun dikirim sesudah penetapan rekapitulasi suara. Tidak bisa lebih anggun sedikit, ya?” kata Titiek di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat.

Semesta Kognitif Titiek: “Enak Zamanku, Toh?”

Bukan kali ini saja Titiek menyampaikan opini bombastis dengan narasi sejenis: membanggakan rezim Orde Baru guna mengkritik pemerintahan kini yang dipegang Joko Widodo. Ketika masih sedang di Partai Golkar, misalnya, Titiek hendak mengembalikan kejayaan partai berlogo beringin tersebut seperti halnya di waktu Orde Baru.

Argumen Titiek waktu tersebut didasarkan pada asumsi tidak kritisnya Golkar terhadap pemerintahan Jokowi. Padahal, klaim Titiek, tidak sedikit kebijakan pemerintah yang buat “rakyat terbebani”, mulai dari pengangguran, pengelolaan sumber daya alam yang belum maksimal, sampai perkara narkoba.

“Saya hendak menjerit guna protes dan mendengungkan hati nurani rakyat, namun saya tidak dapat mengerjakan hal itu, sebab saya sebagai orang Golkar, partai penyokong pemerintah. Seharusnya Golkar sebagai partai besar mesti dapat memberi masukan untuk Pemerintah, tidak hanya sekadar mengikuti dan ABS [Asal Bapak Senang],” ungkap Titiek,laksana dikutip dari Antara. 

Atas dasar itu, Titiek punya asa untuk membalikkan masa emas Golkar laksana di era Orba.

Titiek pun mengesankan dirinya tak ciut nyali bila masyarakat menyinggung Golkar bakal jadi “kaki tangan family Cendana” serta “kelompok sisa-sisa Orba.” “Ya, terserah yang inginkan nilai bagaimana. Emang nyatanya orang-orang enakan zaman Orde Baru, kan,” jelas Titiek di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, akhir 2017.

Ketika sudah tak lagi di Golkar dan berlabuh ke partai buatan adiknya, Tommy Soeharto, Berkarya, Titiek masih saja jualan Orba. Pada November 2018, misalnya, cuitan Titiek di Twitter membanggakan program swasembada beras yang gaungkan Orba.

“Sudah cukup. Sudah saatnya Indonesia kembali laksana waktu era kepemimpinan Bapak Soeharto yang berhasil dengan swasembada pangan, menemukan penghargaan internasional, dan dikenal dunia,” cuit Titiek.

Menanggapi Pemilu 2019, Titiek mengucapkan argumen senada. Lewat cuitan yang ia unggah pada 17 Mei, Titiek mengaku bahwa kecurangan dapat merampas kedaulatan rakyat, tanpa kejujuran dan keadilan, sehingga menciptakan pemerintah mustahil sejahterakan bangsa ini.

“Kita lihat korupsi kian merajela, ekonomi nyungsep, dan aparat negara dipakai untuk menakuti rakyat,” cuit Titiek.

Harapan, Amnesia, atau Kampanye?

Wacana Titiek guna kembali ke era Orde Baru acapkali didasarkan pada kebanggaannya pada prestasi pemerintahan Soeharto di bidang pertanian, ekonomi, serta pendidikan, yang dinilai sudah mensejahterakan masyarakat

.

Namun, Titiek kelihatannya pura-pura tak melihat bahwa bapaknya naik ke kursi RI-1 dengan kekerasan massal pada 1965 dan mengasuh kekuasaannya dengan cara-cara otoriter sekitar lebih dari tiga dekade. Indonesia di bawah Soeharto ialah lautan darah.

Titiek mengaku korupsi hari ini makin merajarela. Pendapat tersebut mengabaikan kenyataan bahwa di rezim Soeharto, korupsi juga dilaksanakan secara terstruktur, masif, dan sistematis, salah satunya melewati ratusan yayasan yang didirikan family Cendana.

Yayasan-yayasan itulah yang kemudian digunakan Soeharto sebagai sumber dana guna menopang dominasi dan bisnis yang dijalankan anak-anak serta semua kroni laksana Bob Hasan.

Global Transparency Report 2004 menulis Soeharto sebagai pemimpin terkorup dunia. Berdasarkan keterangan dari laporan itu, Soeharto diperkirakan membegal duit negarasejumlah $15 miliar sampai $35 miliar "di suatu negeri dengan GDP tidak cukup dari $700 per kapita" (PDF).

Mengutip George Junus Aditjondro dalam Korupsi Kepresidenan, Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa (2006), pada Agustus 2000, Soeharto secara sah didakwa Jaksa Agung sebab menggelapkan dana sebesar $571 juta dari tujuh yayasan yang dipimpinnya sekitar menjabat presiden. Selang 15 tahun kemudian, family Soehartodiharuskan membayar ganti rugi senilai Rp4,4 triliun untuk negara.

Perkara korupsi itulah yang akhirnya membunuh Syafiuddin Kartasasmita, seorang hakim agung/ketua muda Bidang Pidana Mahkamah Agung (MA) RI pasca-reformasi. Syafiuddin dihabisi nyawanya oleh orang suruhan Tommy Soeharto sesudah sang hakim menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara serta denda Rp30,6 miliar untuk putra bungsu Soeharto tersebut dalam kasasi permasalahan tukar guling tanah kepunyaan Bulog dengan PT Goro Batara Sakti.

Selain hal korupsi, Titiek pun mengeluhkan bagaimana pemerintahan Jokowi memakai aparat untuk mengancam rakyat. Lagi-lagi Titiek agaknya alpa dengan sejarah. Selama kepemimpinan Soeharto, telah tidak terhitung lagi berapa jumlah penduduk sipil yang dibantai dengan alasan “stabilitas negara” maupun “dianggap menakut-nakuti keamanan.”

Saat geger politik 1965, misalnya, mengutip dokumen diplomatik dari Kedubes AS di Jakarta yang diluncurkan oleh Arsip Keamanan Nasional George Washington University pada 2017 silam, Soeharto terus menyuruh represi yang berujung pembunuhan massal di sejumlah provinsi di Indonesia terhadap anggota, simpatisan, dan siapapun yang dirasakan berafiliasi dengan PKI (Dokumen bertanggal 20 November 1965, dari ringkasan mingguan yang dihimpun oleh Sekretaris Pertama Kedubes AS, Mary Louise Trent). Total, sekitar 500 ribu hingga satu juta orang terbunuh selama 1965-1967, menjadikan tahun-tahun ini sebagai babak sangat berdarah dalam sejarah Indonesia.

Tak sampai satu dasawarsa kemudian, Indonesia menyerobot Timor Leste dengan sokongan Washington.Selama invasi dan periode pendudukan awal, jumlah korban penduduk sekitar menjangkau 150.000 sampai 200.000 jiwa.

Kekejaman yang sama berlanjut di Papua sampai hari ini. Siapapun yang diperkirakan sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) dibabat.Muchtar Effendi Harahap dalam bukunya berjudul Demokrasi dalam Cengkeraman Orde Baru (2004) menulis, terhitung semenjak 1981 sampai 1996, lebih dari 15 ribu orang Papua tewas dalam operasi-operasi militer yang dilaksanakan di bawah Orde Baru.

Pengkeramatan Pancasila sebagai "asas tunggal" memakan tidak sedikit korban pada 1980-an.Pada 12 September 1984, ratusan muslim tewas diberondong timah panas tentara di Tanjung Priok. Peristiwa serupa terulang lima tahun lantas di Talangsari, Lampung. Ratusan orang meregang nyawa dituduh pemerintah sebagai gerakan subversif.Berdasarkan laporan Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) bertema Kertas Posisi KontraS: Kasus Talangsari 1989, Sebuah Kisah Tragis Yang Dilupakan (2006), pembantaian itu dilaksanakan oleh tiga peleton Batalyon 143 dan satu peleton Brigade Mobil (Brimob) yang dipimpin Hendropriyono.

Manipulasi dan kecurangan pemilu yang biasanya ditudingkan Titiek pun terjadi sepanjang pemerintahan Soeharto. Orde Baru meyakinkan supaya Golkar yang akan selalu menang dalam pemilu dan kepemimpinan dua partai lainnya, PPP dan PDI, tunduk pada pemerintah. Pada 27 Juli 1996, misalnya, Orde Baru menyerbu kantor DPP PDI di Menteng dari penyokong Megawati (ketua umum partai versi Munas Jakarta 1993).Perebutan kantor dilaksanakan oleh aliansi tentara, polisi, dan penyokong Soerjadi, ketua umum PDI versi kongres Medan yang direstui Soeharto.

Intervensi rezim bapaknya Titiek terhadap pemilu bahkan sudah dilaksanakan sejak 1971, tahun saat pemilu kesatu Orba digelar.Soeharto mengerahkan mesin politiknya, dari ABRI, PGRI, pegawai negeri, dan birokrasi diseluruh tingkat supaya Golkar menang.

Tak hanya itu, semua pejabat Departemen Dalam Negeri dikerahkan sebagai panitia. Pemerintahan Soeharto melakukan pembelian suara guna memengaruhi opsi masyarakat, serta menanam tentara dan polisi di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna meyakinkan kemenangan Golkar.

Golkar akhirnya menang dengan pendapatan suara sebesar 62,8 persen dan mendapat 236 kursi di DPR. Kemenangan tersebut menjadi preseden untuk kemenangan Golkar di pemilu berikut-berikutnya yang ditempuh dengan teknik yang sama: licik lagi manipulatif.

”Sayangnya, Pemilu [1971] direkayasa dengan cara-cara yang malah antidemokrasi.Berbagai aturan dan tata teknik dimanipulasi guna memenangkan Golkar sebagai mesin politik rezim Orde Baru. Inilah pseudo democracy atau demokrasi semu yang mengelabui rakyat,” kata sejarawan Anhar Gonggong, dilansir dari Kompas (11/1/2014).

Pemerintahan Jokowi memang bukan pemerintahan yang ideal. Salah satu problemnya ialah fakta bahwa semua perwira yang tercebur kasus-kasus pelanggaran HAM berat sekarang mendapat status strategis di pemerintahan Jokowi.

Kapan semua perwira ini mengerjakan pelanggaran HAM? Pada zaman saat bapaknya Titiek berkuasa. Dalam konteks Pemilu 2019, asa Titiek pastinya bukan sekadar asa pribadi,tetapi bahan kampanye. Selebihnya ia ialah materi edukasi politik yang paling buruk.

Sumber Opini

Bagikan Artikel ini

Berlangganan update artikel terbaru via email: