Habibie Sindir Prabowo

Pemberontak yang hanya Manfaatkan Tuhan demi Kepentingan Pribadi

Berbeda bobotnya saat sekelas Habibie juga turut buka suara mengenai kebobrokan Prabowo beserta pendukungnya.

Seperti diketahui, Profesor Habibie jelas seorang negarawan yang tidak haus kekuasaan.

Bahkan beliau yang malah menetapkan cikal-bakal masa jabatan presiden diberi batas hanya sekitar 2 periode.

Beliau paham, bahwa dominasi yang terlampau lama berpotensi memunculkan ‘lingkar kekuasaan’ di sekeliling seorang prsiden yang amat buruk untuk demokrasi serta rentan dengan penyalahgunaan dominasi oleh kerabat yang berkuasa.

Maka sindiran Presiden ke-3 RI itu terasa amat telak mempreteli keburukan yang dipunyai oleh Prabowo beserta pendukungnya, semenjak dalam niat dan pikiran.

Sindiran tersebut pun benar-benar menunjukkan, alangkah memang amat tak berbobotnya cara-cara yang dilaksanakan Prabowo beserta kubunya tersebut, yang dinilai memang sengaja berniat guna mengacaukan iklim demokrasi di negeri ini.

Dilansir dari REPUBLIKA, Presiden ke-3 Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie meminta seluruh pihak menantikan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memahami pemenang pilpres 2019.

Pada acara buka bareng Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jakarta, beliau mengisahkan bahwa pihak luar sering bertanya pada dirinya mengenai pemenang Pilpres 2019.

"Saya kemarin terima utusan besar dari United Arab Emirates, pertanyaan pertama, Pak, siapa yang menang, nomor 1 atau nomor 2," kata Habibie.

Beliau menyesalkan banyaknya pihak yang kebingungan dampak adanya saling klaim bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu sudah memenangi Pilpres 2019.

Habibie mengkhawatirkan bahwa pihak yang kalah nantinya akan mengerjakan perlawanan dengan teknik yang tidak cocok dengan ketentuan hukum berlaku.

"Itu yang kalah, tidak terima, dia berontak," katanya.

Beliau meminta pula supaya semua pihak mengikuti mekanisme yang berlaku andai merasa dirugikan dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Menristek era kepemimpinan Soeharto ini menambahkan bahwa mekanisme solusi sengketa pemilu itu sudah diputuskan dalam undang-undang.

Bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan aturan itu dapat mengemukakan usulan perubahan undang-undang cocok dengan prosedur yang berlaku.

"Kita punya mekanismenya, bila Anda mau mengolah mekanismenya silakan ubah, namun ada peraturannya cara mengubah," ujar beliau.

Tak hanya itu, bahkan beliau pun meminta supaya semua pihak tidak dengan mudah membawa nama Tuhan demi kepentingan kelompoknya.

"Tidak ada segelintir memperjuangkan memanfaatkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT untuk memperjuangkan kepentingan dirinya atau grupnya," kata beliau.

Beliau bercita-cita setelah KPU memberitahukan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei nanti, masyarakat bisa kembali bekerja untuk peradaban bangsa dengan menyerahkan karya-karya nyata.

Seperti diketahui bersama, usai pengambilan suara pada 17 April 2019, hasil hitung cepat atau quick count seluruh lembaga survei memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

Tapi anehnya, Prabowo malah bersikap lain.

Baik Prabowo maupun semua pendukungnya tidak meyakini hasil quick count, dan menyinggung mereka sudah merekayasa hasil demi membuat opini bahwa kubu petahanalah yang memenangkan kontestasi.

Yang lebih konyol lagi, Prabowo malah kemudian tampil ke publik dan dengan percaya diri mengaku telah memenangkan pilpres dengan pendapatan suara sebesar 62 persen menyeluruh dengan sujud syukur atas kemenangan tersebut walau sumber data prosentase kemenangannya tersebut disinggung berasal dari ‘bisikan setan gundul’ yang amat tahayul pertanggungjawaban kebenarannya.

Pada akhirnya memang terbukti bahwa menurut hasil real count dari KPU, melewati sistem penghitungan yang diperlihatkan di situs resmi lembaga tersebut,mengindikasikan situasi yang serupa dengan quick count lembaga survei. Jokowi-Ma'ruf tetap dalam posisi unggul dari Prabowo-Sandi.

Dan bukannya insyaf, Prabowo beserta kubu pendukungnya malah malah semakin menjadi-jadi.

Sejumlah sangkaan kecurangan lantas sengaja ditimbulkan serta dihembus-hembus secara amat masif serta provokatif, seraya tak lupa pasti saja terus berjuang menempelkan aura-aura yang mempunyai sifat keagamaan.

Padahal, seperti mengutip perkataan Habibie, semuanya simpel saja:

Jika memang merasa dirugikan dalam pelaksanaan Pemilu 2019, sila ikuti mekanisme yang berlaku, sebab mekanisme solusi sengketa pemilu itu memang sudah diputuskan dalam undang-undang.

Apa fungsinya barisan pakar yang diagung-agungkan dipunyai oleh Prabowo?

Apakah mereka semua tidak paham tentang hal itu?

Apakah semua pakar yang katanya dianggap hebat dengan amat jumawa oleh Prabowo itu tidak paham, bahwa meskipun contohnya merasa tidak puas dengan aturan tersebut, tetap dapat mengemukakan usulan perubahan undang-undang, tetapi tetap wajib cocok dengan mekanisme atau prosedur  yang berlaku?

Jika memang jawabannya ialah tidak paham, sebaiknya dibubarkan saja, sebab memang amat tak becus serta begitu memalukan.

Jika memang jawabannya paham, semakin jelas sudah keburukan Prabowo beserta kubu pendukungnya, yang memang berniat guna sengaja melanggar aturan secara amat ugal-ugalan, tanpa peduli segala macam aturan serta sistem bernegara yang berlaku di negeri ini.

Sumber 

Bagikan Artikel ini