Polemik UGM Gelar Profesor Amien Rais Dicabut

Kabar UGM mencabut gelar profesor untuk Amien Rais menuai polemik. Bagaimana mekanisme pemberian dan pencabutan gelar akademik tersebut?

Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais berubah menjadi sorotan. Kali ini ia disorot bukan karena gagasan "people power" yang menciptakan Eggi Sudjana jadi tersangka, tetapi kabar yang beredar bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta telah menarik keluar gelar profesor atau guru besar yang disandangnya.

Rektor UGM Panut Mulyono mengklarifikasi kabar yang ramai diperbincangkan publik itu. Panut menuliskan gelar profesor Amien Rais sudah hilang semenjak 20 tahun lalu, saat Amien menyimpulkan pensiun dini. Amien Rais sebelumnya menyandang gelar profesor di bidang ilmu politik.

"[Amien Rais pensiun] semenjak 1 Mei 1999 atas permintaan sendiri. Kan, beliau aktif di partai sampai terus mundur atas permintaan sendiri pensiun dini istilahnya, sebab belum berusia 70 tahun," kata Panut ketika dikonfirmasi reporter Tirto, Senin (27/5/2019).

Pernyataan Panut dipertegas Ketua Dewan Guru Besar UGM Yogyakarta, Profesor Koentjoro. Iamenuliskan jabatan akademik yang disandang seseorang bakal hilang saat ia telah pensiun atau mengundurkan diri. Sebab, kata Koentjoro, jabatan akademik tidak bisa dibawa terus saat ia telah tidak lagi aktif menjabat.

"Seorang dosen bila sudah pensiun, maka jabatannya pun hilang," kata Koentjoro. Meski demikian, gelar profesor Amien masih dinyatakan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sesudah dia pensiun dari UGM. "Iya masih. Buktinya dulu ketika akreditasi [UMY, Amien Rais] dinyatakan sebagai guru besar/profesor, dan clear diketahui sudah pensiun dari UGM," kata Wakil Rektor Bidang Akademik UMY Sukamta ketika dihubungi reporter Tirto, Selasa (28/5/2019).

Sukamta mengatakan, Amien termasuk di antara orang yang berjasa dalam pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UMY. Sebelum sah berdiri pada 1 Maret 1981, ia menyinggung Amien Rais turut merintis pendirian fakultas itu.

Setelah Amien terjun sarat ke dunia politik, Sukatma bilang, Amien bukan lagi menjadi dosen tetap di UMY. Akan tetapi, Amien masih sesekali dalam setahun mengadakan kuliah umum di UMY.

APTISI: Ukurannya Tridharma Perguruan Tinggi

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Budi Djatmiko ikut bersuara bersangkutan perdebatan gelar guru besar Amien Rais. Berdasarkan keterangan dari Budi, profesor ialah sebutan jabatan fungsional sekaligus jabatan akademik tertinggi dari seorang dosen.Siapapun yang menyandangnya berkewajiban mempunyai tugas, tanggung jawab, hak, dan wewenang dalam satuan pendidikan.

“Saya kutip Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI No.92/2014 bab 1 ayat (3). Guru besar atau profesor ialah jabatan akademik tertinggi untuk dosen yang masih aktif mengajar di lingkungan satuan pendidikan,” kata Budi.Sumber reporter Tirto.id

Merujuk pada Permen tersebut, kata Budi, siapa saja yang masih mengajar, meneliti, dan mengemban pengabdian pada masyarakat atau tridharma perguruan tinggi, dia berhak menyandang jabatan akademik tersebut.

“Pensiun tersebut tidak ada kaitannya dengan jabatan akademik. Pensiun tersebut hanya sehubungan dengan gaji dan tunjangan akademik dari pemerintah,” kata Budi menjelaskan. Begitu pula dengan Amien Rais, kata Budi, politikus senior PAN tersebut masih dapat disebut sebagai guru besar atau profesor bilamana ia masih melaksanakan tridharma perguruan tinggi itu di universitas di samping UGM.

"Jika Pak Amien aktif di partai, sertifikat dosennya tetap, namun tidak berhak mendapat tunjangan guru besar. Tetapi kedudukan guru besarnya melekat terus. Kalau telah meninggal dan atau tidak mengemban tridharma tidak berhak menyandang guru besar,” kata Budi.

Terkait ini, Menristekdikti Mohamad Nasir menilai perbuatan UGM berhubungan gelar profesor telah benar, sebab prosesnya berasal dari pensiun dini Amien Rais sebagai dosen.

"Pak Amien Rais tersebut sudah keluar dari dosen UGM, semenjak ia masuk parpol.Karena UU parpol mengatakan, bila masuk dalam politik atau kepengurusan politik, mesti berhenti ASN," ujar dia, di kantor Kemenristekdikti, Jakarta Selatan, Senin (27/5/2019). Oleh karena itu, kata dia, jabatan fungsional sebagai guru besar juga secara otomatis bakal berhenti."Karena dia telah berhenti dari dosen. Kalau dia tetap mengajar, tersebut hak pribadi," ujar dia.

Nasir memberikan contoh dirinya yang sekarang tak menyandang gelar professor sebab tak bertugas sebagai guru besar lantaran menjadi Menristekdikti. "Kalau saya berlalu menjadi menteri, balik lagi ke kampus, berubah menjadi profesor. Status saya kini menteri, berarti lepas sementara dari PNS," kata Nasir.

Makanisme Pemberian Gelar Profesor

Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti, Ali Ghufron Mukti menuliskan baik satuan perguruan tinggi negeri ataupun swasta dapat mengemukakan siapa saja yang dirasa pantas untuk menempati jabatan akademik dosen tertinggi atau guru besar di universitas.

"Kalau PTS [Perguruan Tinggi Swasta] dikemukakan oleh universitasnya, kemudian ke L2Dikti yang dulu namanya Kopertis. Baru nanti dikirim ke Kemenristekdikti," kata Mukti untuk reporter Tiro saat didatangi di kantornya, Jakarta Selatan, Senin malam.

Berdasarkan keterangan dari Mukti, segala berkas yang telah dikirim pihak PTS bakal dinilai kesebelasan Penilaian Angka Kredit (PAK). Jika mengisi syarat, berkas bakal ditandatangani dirjen dan baru ke menteri.

Sementara guna PTN, kata Mukti, nama calon guru besar mesti didiskusikan matang mulai dari etape senat fakultas sampai senat universitas. Setelah tersebut baru dikirim ke Kemenristekdikti guna dinilai kesebelasan PAK. Kalau layak, kata dia, maka bakal ditandatangani dirjen dan menteri.

Untuk kelayakannya calon guru besar, kata Mukti, perlu disaksikan secara komprehensif dengan sekian banyak  macam indikator. "Terutama keilmuannya yang diperlihatkan dengan publikasi jurnal internasional yang bereputasi dan temuan-temuan baru," kata dia.

Lebih lanjut, kata Mukti, seorang profesor atau guru besar dapat terus aktif sebatas usia 70 tahun. Ketika yang bersangkutan telah pensiun, maka secara otomatis ia tidak lagi menempati jabatan akademik tertinggi tersebut.

"[Kalau telah pensiun] dapat disebut mantan guru besar, namun tidak umum di sini. Masyarakat kita telah terbiasa memanggil orang dengan sebutan prof, walau yang bersangkutan telah tidak aktif," kata dia.

Untuk pencabutan jabatan akademik sebelum masa pensiun resmi, kata dia, dapat terjadi bilamana ada rekomendasi yang disertai bukti valid oleh pihak universitas. Bukti itu, kata dia, nanti diserahkan kepada Kemenristekdikti guna dievaluasi.

"Tapi sekitar saya berkarier di Kemenristekdikti, belum pernah terdapat [kejadian seperti itu]," kata dia.

sumber